Perubahan kurikulum di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat. Pernyataan “ganti pemerintah, ganti kurikulum” sering muncul, menggambarkan pola perubahan kurikulum yang terjadi setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Nampaknya perubahan kurikulum bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah belaka. Beberapa faktor mendasar memengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia.
Pengaruh Sosio-Politik Global: Perubahan kurikulum pertama terjadi pada tahun 1947 sebagai respons terhadap pengaruh pendidikan Belanda yang perlu dihapus. Kurikulum ini bertujuan mereformasi sistem pendidikan dan menekankan pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, perubahan kurikulum sering kali mencerminkan pengaruh global. Misalnya, kurikulum merdeka tahun 2022 mengakui pengaruh rendah dalam studi PISA yang menjadi indikator bagi perubahan pendidikan.
Penguatan Ideologi Negara: Penambahan mata pelajaran agama pada kurikulum 1952 mencerminkan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk moral dan spiritual peserta didik sebagai bagian dari ideologi negara. Penggunaan Pancasila sebagai landasan kurikulum 1968 juga mencerminkan faktor penguatan ideologi negara. Perubahan kurikulum sering digunakan untuk menguatkan ideologi negara.
Kebijakan dan Arah Pembangunan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, terutama dalam upaya menghapus pengaruh pendidikan Belanda pada tahun 1947, telah memengaruhi perubahan kurikulum. Desentralisasi dalam era reformasi mempengaruhi kurikulum 2004 dan 2006, yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Kurikulum merdeka lahir sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan, menunjukkan bagaimana dinamika masyarakat memengaruhi kurikulum.
Dinamika di Masyarakat: Perubahan kurikulum sering kali menjadi tanggapan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan hasil pendidikan. Kurikulum 2013, misalnya, muncul sebagai reaksi atas kritik rendahnya hasil belajar siswa. Kurikulum merdeka juga dilahirkan karena kekhawatiran terhadap beban siswa dan skor rendah PISA.
Meskipun perubahan kurikulum adalah fenomena yang normal di banyak negara, proses reformasi kurikulum di Indonesia sering kali terjadi tanpa perencanaan jangka panjang. Ini mengakibatkan masyarakat percaya bahwa setiap pergantian pemerintah akan diikuti dengan pergantian kurikulum. Dalam menghadapi pemilu 2024, ada kemungkinan bahwa kurikulum akan mengalami perubahan lagi, tetapi perubahan tersebut harus lebih berorientasi pada kebutuhan jangka panjang dan perbaikan sistem pendidikan Indonesia.
Di masa depan, untuk mengatasi siklus perubahan kurikulum yang tampaknya konstan, beberapa langkah dapat diambil:
- Perencanaan Jangka Panjang: Pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan harus merumuskan rencana kurikulum jangka panjang yang mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan pasar kerja, dan perkembangan global. Hal ini akan membantu mengurangi perubahan kurikulum yang terlalu sering dan tidak terarah.
- Stabilitas Kurikulum: Mengurangi perubahan kurikulum yang drastis dengan mempertahankan elemen-elemen penting dari kurikulum sebelumnya. Perubahan seharusnya lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner, sehingga guru dan siswa memiliki stabilitas dalam menghadapi perubahan.
- Partisipasi Pihak Terkait: Melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam proses perencanaan dan perubahan kurikulum. Pemangku kepentingan ini memiliki wawasan yang berharga tentang kebutuhan sebenarnya di lapangan.
- Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin terhadap kurikulum yang ada untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Ini dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan memungkinkan penyesuaian yang lebih kecil daripada perubahan besar-besaran.
- Fleksibilitas dan Adaptasi: Meningkatkan fleksibilitas dalam kurikulum untuk memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan global yang cepat. Kurikulum harus mampu mengatasi tantangan masa kini dan masa depan.
- Kualitas Pengajaran: Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan kompetensi guru. Dengan guru yang berkualitas, implementasi kurikulum akan lebih efektif.
- Keterlibatan Masyarakat dan Swasta: Melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam memperkuat sistem pendidikan. Mereka dapat memberikan sumber daya tambahan dan perspektif yang berharga.
Saat melihat masa depan perubahan kurikulum di Indonesia, penting untuk mengambil langkah-langkah ini agar perubahan kurikulum menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat beradaptasi dengan tantangan global dan mempersiapkan generasi masa depan dengan baik. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk perubahan kurikulum harus juga mempertimbangkan beberapa aspek penting:
Penyelarasan dengan Kebutuhan Dunia Kerja: Kurikulum harus senantiasa diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam dunia kerja. Menciptakan koneksi yang kuat antara sistem pendidikan dan pasar kerja adalah kunci keberhasilan lulusan. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan, magang, dan pelatihan kerja.
Pemberdayaan Guru: Guru adalah pemain kunci dalam proses pendidikan. Mereka perlu terus menerima pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Peningkatan status dan penghargaan terhadap guru juga akan meningkatkan kualitas pendidikan.
Penilaian yang Adil dan Berkelanjutan: Sistem penilaian harus berfokus pada pengembangan siswa dan bukan hanya mengukur hasil akhir. Penilaian formatif yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari kurikulum, memberikan wawasan yang mendalam tentang kemajuan siswa.
Teknologi dalam Pendidikan: Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum. Digitalisasi kurikulum dan pembelajaran online dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa.
Pendidikan Inklusif: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, adalah penting. Kurikulum harus dirancang untuk memastikan pendidikan inklusif.
Pengawasan dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pendidikan, termasuk perubahan kurikulum, dapat membantu meminimalkan perubahan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang baik.
Pendidikan Nilai-nilai Kritis: Mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif adalah inti dari pendidikan. Kurikulum harus mencakup pelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami dunia dengan lebih baik dan berkontribusi pada perubahan positif.
Mengganti kurikulum seharusnya bukanlah tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa setiap kali ada pergantian pemerintahan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil, pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara signifikan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi. Kunci utamanya adalah kesinambungan, adaptasi, dan fokus pada kepentingan siswa.[]
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.
Leave a Reply