Soal Ujian Berbentuk Esai

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) pada 2018 sebagian besar akan menggunakan model esai atau mengisi jawaban dengan pilihan yang tidak tunggal.

Harap Tenang Ada Ujian

“Soal ujian sekolah berstandar nasional nanti sebagian besar memakai esai,” kata Menteri Muhadjir.

Menurutnya, soal USBN yang berbentuk esai akan mendo­rong siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill (HOTS). “Itu nanti akan menggunakan HOTS,” tambahnya.

Untuk mengoreksi satu per satu soal berbentuk esai tersebut, Kemendikbud akan menerapkan metode khusus dengan mengoptimalkan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ia menyebutkan pedoman tersebut sudah ada karena koreksi menggunakan program komputer belum memungkinkan.

Sementara itu, untuk ujian nasional (UN), menurut Mu­hadjir, penggunaan soal model esai pada tahun depan dipastikan masih dalam tahap uji coba. Uji coba soal esai pada UN akan diterapkan untuk SMP dan SMA.

“Untuk UN tidak banyak (menggunakan esai), hanya beberapa soal karena masih uji coba sebelum diterapkan menyeluruh,” kata dia.

Terkait dengan penyebutan Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada buku mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) kelas VI SD/MI, Mendikbud telah memerintahkan menarik buku yang peredarannya tidak melalui penilaian Kemendikbud tersebut. Isi buku sekolah elektronik (BSE)-nya akan diperbaiki dan masih akan digunakan. Ia juga mengatakan penyebab kekeliruan itu masih ditelusuri.

“Buku itu (yang menyebutkan Jerusalem ibu kota Israel) akan dihapus karena itu buku kurikulum 2006, sedangkan semester depan berlaku kurikulum K-13,” terangnya.

Buku pelajaran versi elektronik (BSE) tersebut resmi diunggah Kemendikbud dan hak ciptanya sudah dibeli. BSE bisa diakses siapa pun.

Muhadjir mengatakan keberadaan buku itu diyakini sebagai kekhilafan penulis, kedua tim peneliti, dan tim penilai dari Kemendikbud. Atas peristiwa tersebut, ia berjanji akan lebih teliti.

Menurutnya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud juga akan membuat naskah ralatnya. “Mudah-mudahan naskah ralat itu hari ini sudah selesai,” ucapnya.

Sertifikasi penulis
Kekeliruan dalam buku mata pelajaran IPS kelas VI SD/MI itu juga mendorong Kemendikbud untuk merancang sertifikasi penulis. Apalagi, Undang-Undang Perbukuan Tahun 2017 mengamanatkan tentang pentingnya sertifikasi penulis guna menghindari kekeliruan dalam penulisan buku mata pelajaran yang kerap terulang.

“Kasus kekeliruan yang sering terjadi seperti dalam buku IPS ini menjadi pelajaran buat kita semua.

Karena itu, kami sedang merancang pentingnya sertifikasi penulis. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perbukuan Tahun 2017,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno di Kantor Kemendikbud, kemarin.

Totok mengatakan sertifikasi penulis kini masuk rancang­an kerja Kemendikbud guna mengawal peredaran buku pelajaran. Namun, hal itu masih sebatas pembahasan dan direncanakan untuk masuk ke peraturan pemerintah (PP).

Menurutnya, tujuan utama sertifikasi penulis ialah sebagai standar dan filter pertama atas kualitas buku. Ia juga menyayangkan buku IPS SD yang di dalamnya terdapat kekeliruan mengenai ibu kota Jerusalem SD tersebut sudah beredar selama 10 tahun dan kekeliruannya baru terdeteksi sekarang. []