Membaca dokumen DIKTI, termasuk yang ditulis di era Menteri Satriyo, rasanya seperti sedang menggotong beras 50 kilo dari gudang ke dapur: berat, tebal, dan bikin ngos-ngosan. Tapi, setelah sampai dapur, begitu karung dibuka, isinya bukan beras wangi, melainkan daftar belanja. Banyak kertas, banyak kata, tapi ujung-ujungnya hanya seperti catatan orang yang baru gajian: beli ini, beli itu, bikin program ini, program itu.
Saya makin yakin, DIKTI — beserta para dosennya — sudah kelangan dalan, kehilangan arah. Mereka sibuk menghitung berapa banyak gedung yang perlu dicat, berapa banyak alat peraga yang harus dibeli, berapa kali seminar internasional mesti digelar, tapi lupa satu hal: bagaimana caranya jadi maju.
Di titik ini, “kemajuan” seolah direduksi jadi angka-angka: berapa publikasi di jurnal internasional, berapa akreditasi A, berapa banyak profesor yang dihasilkan. Tapi apakah semua itu betul-betul melahirkan pengetahuan yang mencerahkan bangsa? Atau jangan-jangan sekadar memuaskan birokrasi yang rakus angka dan laporan?
Kalau kampus dan DIKTI masih menjadikan “dokumen tebal” sebagai bukti kerja keras, ya jangan kaget kalau mahasiswa hanya jadi nomor induk, dosen jadi mesin absen, dan riset jadi produk katalog. Kita bisa jadi negara paling rajin bikin rencana, tapi paling malas memikirkan arah.
Jadi, dokumen DIKTI itu bukan sekadar “berat dibaca”, tapi sebenarnya lebih mirip tumpukan daftar belanja yang kehilangan makna. Dan kalau pendidikan tinggi terus dikelola dengan mentalitas kasir minimarket—asal belanja tercatat, struk keluar, semua dianggap beres—maka jangan berharap ada kampus yang melahirkan peradaban.
Selama ini DIKTI selalu merasa keren kalau bisa mengadopsi cara berpikir negara maju. Pokoknya apa yang ada di Amerika, Eropa, Jepang, di-copy, dipoles sedikit, lalu dijual ke publik seolah-olah itulah jalan menuju kemajuan. Padahal, mereka lupa bahwa yang namanya “negara maju” itu punya prasyarat: infrastruktur riset yang mapan, dana riset yang stabil, kultur akademik yang jujur, dan birokrasi yang nggak hobi pungli.
Lha, di sini? Yang tersedia malah sebaliknya. Infrastruktur bolong-bolong, dana riset habis untuk perjalanan dinas, kultur akademik tersandera dosen yang lebih sibuk nguber jabatan struktural ketimbang mikirin mahasiswa, sementara birokrasi ya tetap saja jadi makhluk sakti yang lebih senang bikin aturan ribet daripada membuka ruang kreativitas.
Jadi, meniru negara maju itu ibarat anak kos yang baru gajian, lalu maksa beli iPhone keluaran terbaru padahal kamar kontrakannya masih bocor atapnya, dan uang makan tinggal hutang di warung sebelah. Gaya sudah internasional, tapi isi perut tetap domestik—domestik yang keroncongan.
Itulah kenapa semua dokumen DIKTI akhirnya terasa seperti katalog mimpi: penuh daftar belanja dan jargon, tapi minim kesadaran akan realitas. Kita jadi bangsa yang terlalu sibuk bermake-up ala negara maju, padahal cermin di rumah retak, dan air untuk cuci muka pun sering macet.
Kita harus berhenti berpikir seolah-olah kondisi kita ini ideal. Karena faktanya, ya jauh dari ideal. DIKTI suka pura-pura hidup di negeri antah-berantah, di mana semua dosen rajin meneliti, mahasiswa tekun membaca, dana riset ngalir tanpa bocor, dan birokrasi efisien kayak mesin Swiss. Padahal di lapangan, dosen sibuk cari tambahan honor dari proyek, mahasiswa lebih rajin jadi ojek online ketimbang nongkrong di perpustakaan, dan dana riset nyasar ke rapat-rapat seremonial yang pakai spanduk penuh jargon.
Kalau cara berpikirnya masih “anggap saja kita sudah ideal,” maka semua kebijakan akan jadi fatamorgana: tampak megah di kertas, tapi rapuh di kenyataan. Kita tidak butuh dokumen tebal yang penuh angan-angan ala negara maju, kita butuh kejujuran untuk mengakui: kondisi kita memang belum siap, dan jalan kemajuan harus dibangun dari pondasi yang kita punya, bukan dari ilusi.
Jadi, stop berpikir seolah-olah kondisi kita ideal. Karena kalau terus-terusan begitu, pendidikan tinggi kita bukan melahirkan generasi emas, tapi generasi ilusif—bangga dengan brosur, miskin di kenyataan.
Sekarang, jujur saja, kampus makin hari makin mirip event organizer ketimbang pusat ilmu. Dosen dan mahasiswa sibuk menyiapkan seminar internasional dengan backdrop mentereng, seragam panitia, goodie bag, bahkan sound system yang lebih heboh daripada isinya. Yang penting ada sertifikat, ada publikasi, ada laporan kegiatan yang bisa dilampirkan untuk akreditasi.
Ilmu pengetahuan? Ah, itu hanya jadi pengisi rundown acara. Panel diskusi lebih sering jadi ajang selfie dan pamer jaringan, sementara hasil riset numpuk di laci dosen—ditulis bukan untuk menjawab problem bangsa, tapi untuk memenuhi syarat naik pangkat.
Kalau begini terus, kampus akan lebih sibuk mencari vendor tenda dan catering ketimbang mencari kebenaran. Mahasiswa dilatih bukan untuk berpikir kritis, melainkan untuk jadi panitia yang cekatan: bisa booking hotel, ngurus konsumsi, dan bagi-bagi sertifikat dengan senyum. Bukankah ini ironis? Kampus seharusnya pabrik gagasan, bukan pabrik acara.
Dan jangan salah: DIKTI pun ikut mendorong ke arah itu. Dokumen-dokumen tebal mereka penuh target angka seminar, target publikasi, target “internasionalisasi” yang lebih mirip daftar menu EO. Seakan-akan, kalau kampus sudah ramai dengan acara, otomatis bangsa jadi maju. Padahal, yang lahir dari semua itu hanyalah generasi yang jago bikin event, tapi gagap ketika ditanya apa ide segarnya untuk menyelamatkan negeri.
Nah, ini yang sering tidak berani diucapkan terus terang: negara kita sebenarnya sedang dalam kondisi darurat. Darurat bukan hanya karena defisit APBN atau krisis pangan, tapi karena ketergantungan akut pada barang impor dan—lebih memalukan lagi—impor SDM tenaga ahli. Bayangkan, negara dengan ratusan universitas dan ribuan profesor, tapi untuk bikin mesin canggih atau mengelola tambang dalam negeri masih harus manggil tenaga asing. Itu kan sama saja mengakui kita jadi “tuan rumah” yang numpang di rumah sendiri.
Maka Presiden seharusnya berani ambil langkah out of the box. Jangan terus terjebak dengan pola pikir normatif ala birokrasi yang sibuk bikin rapat, studi banding, dan dokumen tebal. Kita tidak butuh lagi daftar belanja yang panjang, kita butuh keputusan politik yang jelas: seluruh potensi SDM bangsa diarahkan ke titik darurat itu. Kalau impor barang belum bisa ditekan, minimal jangan sampai terus-terusan bergantung pada impor otak.
Artinya, kampus harus dikembalikan ke fungsi sejatinya: pusat ilmu, pusat penciptaan SDM. Bukan sekadar EO dengan dekorasi seminar internasional. Dosen jangan lagi sekadar kejar angka publikasi, tapi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan riil bangsa. Mahasiswa jangan hanya dididik untuk pamer ijazah, tapi dilibatkan dalam kerja-kerja strategis yang menjawab darurat nasional.
Kalau Presiden tidak berani keluar dari kotak, maka pendidikan tinggi kita akan tetap jadi pabrik acara, sementara ketergantungan impor akan makin mencekik. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan arah dan keberanian untuk memobilisasi kepintaran itu ke medan yang benar.
Justru di sinilah letak tragedinya. Kita bicara soal darurat bangsa, tapi DIKTI sendiri—maaf saja—saya tidak melihat punya kompetensi untuk menjawab itu. Infrastruktur pendidikan tinggi kita memang sejak awal, entah disadari atau tidak, dibangun untuk menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian.
Coba lihat: kampus didorong untuk mengejar standar akreditasi ala luar negeri, dosen dipaksa menulis di jurnal internasional yang bayarannya juga ke luar negeri, kurikulum pun banyak disusun mengikuti selera donor. Hasilnya? Kita jadi jago memenuhi checklist global, tapi makin gagap ketika diminta menyelesaikan persoalan lokal.
Ironisnya, DIKTI bangga sekali dengan capaian-capaian administratif itu. Padahal, yang sedang mereka lakukan hanyalah melestarikan ketergantungan. Kalau ada teknologi baru, kita impor. Kalau ada SDM ahli, kita panggil dari luar. Kalau ada masalah bangsa yang pelik, kita bikin seminar internasional—lalu selesai.
Jadi jangan heran kalau pendidikan tinggi kita makin mirip rumah kos yang dindingnya dipoles cat warna-warni supaya kelihatan modern, padahal fondasinya rapuh dan bocor di sana-sini. DIKTI jadi seperti mandor proyek yang pandai menghitung bahan bangunan, tapi tidak tahu untuk apa rumah itu akan dipakai.
Kalau negara sedang dalam kondisi darurat, berharap pada DIKTI itu sama saja seperti minta tukang foto kopi jadi arsitek pembangunan bangsa. Mustahil. Jalan satu-satunya adalah Presiden sendiri yang harus ambil kendali—mengembalikan arah, memutus ketergantungan, dan menjadikan seluruh SDM bangsa sebagai prioritas, bukan sekadar angka dalam laporan akreditasi.
Kata “transformasi” yang selalu muncul di dokumen DIKTI itu selama ini hanya jadi jargon. Mereka memaknainya sebatas transformasi administrasi: bikin sistem daring, bikin akreditasi versi digital, bikin aplikasi absensi, bikin dashboard warna-warni. Padahal, esensi transformasi seharusnya jauh lebih mendasar: mengubah cara kita berpikir tentang pendidikan tinggi.
Di sinilah Presiden harus berani menafsirkan ulang. Transformasi bukan sekadar melanjutkan pola lama dengan baju baru, tapi transformasi kelembagaan DIKTI itu sendiri. Artinya, DIKTI harus berhenti jadi “klub eksklusif” birokrat pendidikan yang sibuk mengatur aturan main sendiri, dan mulai membuka diri untuk melibatkan pemikiran dari luar kampus: figur publik yang punya pandangan luas, pengusaha kelas menengah yang paham realitas pasar dan daya saing, juga budayawan yang masih punya sensitivitas terhadap denyut batin bangsa ini.
Kenapa penting? Karena justru kelompok inilah yang tidak terjebak pada rutinitas akademik dan birokrasi. Mereka masih bisa melihat negeri ini dengan jernih: betapa kita sedang rapuh, betapa kita tergantung, dan betapa kemandirian harus jadi agenda utama. Kalau DIKTI terus dibiarkan jadi menara gading yang sibuk mengurus akreditasi dan seminar, maka jangan mimpi bangsa ini bisa mandiri.
Transformasi yang sejati hanya mungkin kalau DIKTI berani keluar dari kungkungan dirinya sendiri, membuka jendela pada realitas, dan membiarkan angin segar pemikiran dari masyarakat sipil masuk. Kalau tidak, kata “transformasi” akan tetap jadi mantra kosong—dikumandangkan di seminar, dicetak di spanduk, tapi tak pernah menyentuh akar persoalan bangsa.
Pada akhirnya, “transformasi” hanya akan berarti jika ia berakar pada kemandirian bangsa, bukan pada ilusi angka-angka di tabel laporan. Pendidikan tinggi bukanlah mesin pencetak sertifikat atau etalase pencitraan, melainkan rumah tempat bangsa ini belajar menegakkan harga dirinya. Jika transformasi hanya berhenti pada rutinitas birokrasi, ia tak lebih dari permainan kosmetik—indah di permukaan, rapuh di dalam.
Kemandirian adalah inti yang seharusnya diperjuangkan: kemandirian berpikir, kemandirian membangun ilmu, kemandirian mengelola sumber daya. Tanpa itu, transformasi hanya akan jadi kata yang hampa, diulang-ulang hingga kehilangan makna. Dan bangsa ini akan terus berjalan di jalan semu, sibuk mengejar bayangan kemajuan, sementara pijakannya sendiri kian keropos.[]
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.
Leave a Reply