Jauh sebelum jargon MBG—makan bergizi—bergema dari podium para pejabat, Sanggar Anak Alam (SALAM) sudah lebih dulu menyalakan api kecilnya. Di dapur sekolah itu, tiap pagi asap periuk naik ke udara, membawa aroma sayur segar, tempe goreng, dan nasi hangat. Dari dapur yang sederhana, lahirlah sekitar dua ratus porsi untuk murid dan fasilitator, tiap hari, dari Senin hingga Jumat. Bukan sekadar makanan; ia adalah lambaran cinta yang disajikan dalam bentuk lauk dan nasi, yang menyambung tenaga dan pikiran anak-anak untuk belajar, dan menyambung hati para guru untuk tetap setia mendampingi.
Apakah gratis? Tentu tidak. Tidak ada yang sungguh-sungguh gratis dalam dunia ini, kecuali janji kosong dari politisi atau cinta yang tak pernah ditagih kembali. Biaya pengadaan makan itu diambil dari SPP bulanan murid. Ada yang mungkin mencibir, “Ah, itu sih hanya memindahkan beban orang tua.” Tetapi justru di situlah laku hidupnya: orang tua, anak, dan sekolah bahu-membahu menanggung sebuah kerja bersama. Seperti orang desa di masa lalu yang bergotong-royong membangun lumbung padi, lalu sama-sama menanam, merawat, hingga menuai.
Nusantara ini sejak lama hidup dengan semangat kenduri: semua orang memberi apa yang mampu, lalu semua orang menerima apa yang cukup. Itulah sebabnya dapur sekolah Sanggar Anak Alam bukan sekadar dapur. Ia lebih mirip pawon nenek moyang, tempat api selalu dijaga agar tidak padam, tempat anak-anak belajar bahwa kenyang tidak pernah lahir dari perut sendiri, melainkan dari pertemuan tangan-tangan lain yang ikut menguleni, mengiris, dan mengaduk.
Maka, program makan bergizi di sekolah ini bukan soal formalitas kebijakan. Ia adalah bagian dari patriotisme sehari-hari yang sederhana: setia menanak nasi, setia menaruh sayur ke dalam mangkuk, setia menjaga agar anak-anak tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa bermimpi. Sebuah patriotisme yang barangkali tidak tercatat dalam lembar RPJMN, tetapi tercatat dalam ingatan mereka yang setiap hari merasakan hangatnya makanan di meja belajar.
Sebab di Nusantara, kita percaya, bangsa ini tak hanya berdiri karena perjanjian agung di meja perundingan, tetapi juga karena pawon yang selalu menyala. Karena tanpa dapur yang mengepul, perut akan keroncongan, kepala menjadi kosong, dan patriotisme hanya tinggal kata-kata indah yang tak punya isi.
Lalu apa bedanya dengan MBG ala pemerintah? Banyak sekali. Pertama-tama, di Sanggar Anak Alam tidak pernah ada kabar murid atau fasilitator keracunan makanan. Tidak ada berita anak-anak muntah berderet di halaman sekolah, atau guru terpaksa dipapah ke puskesmas karena lauk yang basi. Di dapur sekolah ini, kualitas makanan sungguh terkontrol. Ia diolah dari bahan pangan lokal nan segar, yang baru saja tiba dari pasar: sayur hijau masih berembun, tahu-tempe baru diangkat dari cetakan, ikan segar dengan sisik yang masih berkilau.
Tak ada bahan berbahaya yang diam-diam menyelinap ke panci: tak ada pengawet, tak ada penguat rasa, tak ada pemanis dan pewarna sintetis yang membohongi lidah. Semua dihindari, sebab di Nusantara sejak dulu kita tahu bahwa makanan bukan sekadar urusan perut, melainkan jalan untuk menjaga keseimbangan tubuh, jiwa, dan alam. Dan setiap hidangan itu disajikan dalam keadaan hangat, seperti pelukan seorang ibu, menenangkan sekaligus menguatkan.
Lebih dari itu, pengadaan bahan pangan untuk dapur sekolah ini bukanlah transaksi kering. Ia melibatkan pelaku usaha kecil: pedagang sayur di pasar, penjual sembako di warung pinggir jalan, petani yang menanam sayur di tepi kali. Setiap rupiah yang berputar di sini bukan hanya membeli makanan, tetapi juga menghidupkan nadi ekonomi rakyat kecil.
Dan satu hal lagi yang membedakannya: Sanggar Anak Alam sejauh mungkin menghindari bahan impor. Tepung gandum, misalnya, jarang singgah di dapur ini, karena nenek moyang kita sejak dahulu lebih percaya pada singkong, jagung, sagu, dan beras sebagai penopang hidup. Dapur sekolah ini sadar bahwa ketergantungan pada bahan impor ibarat menambatkan perut anak-anak kita pada kapal asing: suatu saat kapal itu bisa karam, dan kita hanya tinggal lapar.
Maka, MBG di Sanggar Anak Alam bukanlah sekadar program makan bergizi. Ia adalah laku kultural, sebuah kesetiaan pada warisan pangan Nusantara, dan sebuah perlawanan yang sederhana namun keras kepala terhadap hegemoni pabrik-pabrik besar dan pasar global. Dari pawon yang berasap itu, anak-anak belajar bahwa patriotisme bisa juga lahir dari sepiring nasi hangat dengan sayur daun kelor—bukan dari pidato pejabat di layar televisi.
Semua yang telah diuraikan tadi bukanlah berdiri sendiri. Ia bersumber dari fokus perhatian pendidikan di Sanggar Anak Alam (SALAM), yang sejak awal dituangkan ke dalam empat pilar: pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Inilah empat tungku yang menyalakan api pembelajaran, empat sendi yang menopang tubuh pendidikan di sana.
Sejak dini, murid-murid tidak diajak menghafal teori yang kering dan membosankan. Mereka justru diajak menyelam ke dalam pengalaman yang nyata, merasakan panasnya pawon, menyentuh basahnya tanah, mencium bau fermentasi, bahkan sesekali merasakan gagal panen kecil-kecilan. Belajar tidak lahir dari lembar buku semata, tetapi dari peristiwa sehari-hari: baik yang spontan maupun yang sengaja dirancang sebagai riset.
Dalam proses itulah anak-anak pelan-pelan menapaki tiga capaian utama: pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Pengetahuan tumbuh bukan dari mulut guru yang seperti corong pengeras suara, tetapi dari perjumpaan langsung dengan kenyataan. Keterampilan lahir bukan dari diktat, melainkan dari tangan yang berkotor lumpur, dari tubuh yang letih tapi puas setelah bekerja. Dan sikap berkembang justru dari kebersamaan: ketika mereka belajar menghargai makanan yang tersaji, menjaga kesehatan tubuh, melestarikan lingkungan, dan merawat kebudayaan yang menjadi akar mereka.
Bukankah sejak dulu bangsa Nusantara menekuni pendidikan dengan cara yang demikian? Anak-anak desa belajar menanam padi bukan dari buku agronomi, melainkan dari ikut mbajak sawah bersama bapaknya. Mereka belajar tata krama bukan dari diktat budi pekerti, tetapi dari menyaksikan orang tua menyapa tetangga dengan hormat. Mereka belajar gotong royong bukan dari soal ujian pilihan ganda, melainkan dari ikut mengangkut bambu untuk membangun jembatan desa.
SALAM hanya melanjutkan warisan itu dalam bahasa baru, yang kontekstual dan relevan dengan zaman. Di sini, pendidikan bukan gedung beton yang dingin, melainkan taman belajar yang hidup. Ia tidak mengajarkan anak-anak menjadi penumpang pasif dari sistem, melainkan subjek yang bisa berpikir, bekerja, dan bersikap.
Sebab pada akhirnya, pendidikan Nusantara yang sejati bukanlah soal gelar dan ijazah. Ia adalah laku hidup, di mana anak-anak dibentuk menjadi manusia yang berakar pada bumi, bernafas dalam budaya, dan berani berdiri tegak di hadapan dunia.
Kembali menyoal MBG yang kini menggelisahkan. Hingga bulan Agustus, menurut data INDEF, tercatat lebih dari empat ribu murid mengalami keracunan. Angka ini sering dipandang dengan kacamata statistik: hanya nol koma nol sekian persen dari total penerima program. Tetapi cara pandang itu ibarat menghitung manusia dengan timbangan pasar: satu kepala disejajarkan dengan sekilo beras, atau satu tubuh disamakan dengan setumpuk angka di grafik.
Padahal, bagi seorang anak, dirinya sendiri adalah seratus persen dunia. Ketika ia jatuh sakit, semesta runtuh dalam tubuh kecilnya: ia kehilangan tenaga untuk berlari, kehilangan semangat untuk belajar, kehilangan rasa aman untuk menikmati sepiring makanan. Trauma psikologisnya bisa lebih lama tinggal ketimbang sakit perutnya; rasa takut yang menyelinap ke dalam ingatan bisa menghantui setiap kali ia melihat nasi bungkus dibagikan.
Inilah yang sering terabaikan. Program besar pemerintah sering menyamakan keberhasilan dengan persentase, seakan-akan penderitaan bisa dipreteli menjadi angka-angka kecil yang bisa ditekan. Tetapi pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tidak boleh dikalkulasi dengan rumus statistik semata. Mereka adalah kehidupan itu sendiri, yang rapuh, halus, dan kadang-kadang jauh lebih mudah robek daripada yang kita kira.
Maka, semoga tidak sampai terjadi korban jiwa di kemudian hari. Sebab ketika seorang anak harus kehilangan hidup hanya karena sepiring nasi yang seharusnya menghidupi, itu bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa, pengkhianatan terhadap semangat patriotisme yang mestinya tumbuh dari dapur-dapur sekolah.
Keracunan hanyalah satu simpul dari benang kusut yang lebih besar: tata kelola yang keropos, perencanaan yang tergesa, pengawasan yang ompong, distribusi yang amburadul, dan kehigienisan yang sering diabaikan. Masalah-masalah itu saling berkelindan seperti benalu yang tumbuh di batang pohon, menghisap sari tapi tidak pernah memberi kehidupan.
Bahkan pernah terjadi, di Polewali Mandar, seorang kepala sekolah SD negeri menolak menandatangani nota kesepahaman dengan penyelenggara MBG. Pasalnya, ada klausul ganjil di dalamnya: sekolah dilarang membuka ke publik jika terjadi masalah—entah keracunan massal, entah ulat menggeliat di dalam nasi, atau jangkrik terselip di lauk pauk. Bayangkan, jangkrik yang mestinya menjadi suara malam di pematang sawah, kini bisa ikut nyasar ke dalam perut anak-anak.
Di sini kita melihat wajah telanjang dari sebuah program yang lebih sibuk menjaga wibawa dokumen daripada keselamatan murid. Ketika kasus keracunan mencuat, alibi pun berderet dari mulut pemerintah c.q. penyelenggara: persentasenya kecil, distribusinya jauh, atau kualitas pemasok yang kebetulan lalai. Semua alasan itu terdengar bagai dalih yang dimasak buru-buru, tanpa bumbu tanggung jawab.
Akhirnya kita mesti bertanya: untuk siapa program ini dijalankan? Dari tanda-tandanya, MBG ini berjalan demi program itu sendiri—sebuah mesin administratif yang berputar agar tampak produktif di laporan, agar para pejabat bisa berkata dengan lantang: “Kami sudah memberi makan bergizi.” Tetapi murid—anak-anak yang seharusnya menjadi pusat semesta—justru hanya menjadi angka di tabel, perut-perut kecil yang dijadikan bahan statistik, tubuh-tubuh yang diperlakukan sekadar instrumen demi reputasi.
Padahal, di tanah Nusantara ini, kita punya ingatan panjang tentang makanan sebagai laku luhur. Pawon desa, kenduri kampung, hingga dapur umum revolusi—semuanya berjalan demi manusia, demi kehidupan yang nyata, bukan demi laporan di meja birokrat.
Sekadar berangan-angan. Seandainya program MBG diterapkan dengan mekanisme sebagaimana yang dijalankan di SALAM, mungkin banyak masalah bisa diminimalisir. Tentu saja, akan tetap ada persoalan lain. Namun, dalam lingkup yang lebih kecil, persoalan jauh lebih mudah diurai dan diselesaikan, sebagaimana simpul benang yang bisa dilonggarkan dengan sabar, bukan diputus dengan gunting birokrasi.
Begini ilustrasinya: sekolah diberi dana mentahan MBG, bukan nasi kotak instan. Dana itu kemudian dipakai untuk membangun dapur umum, tempat api pawon selalu menyala, tempat aroma bawang goreng bercampur dengan riuh suara anak-anak. Orang tua murid direkrut—mereka yang terampil memasak, yang punya waktu luang, yang ingin menyalurkan kasih sayangnya lewat sayur bening dan sambal goreng kentang. Bahan pangan dibeli dari warung-warung sayur dan sembako di sekitar sekolah. Dengan begitu, perut anak-anak kenyang, ekonomi warga sekitar pun berdenyut.
Lalu, murid-murid tak hanya menjadi pemakan pasif. Mereka diajak belajar tentang pangan dan kesehatan: mengapa sayur lebih menyehatkan ketimbang mi instan, mengapa nasi panas lebih bersahabat ketimbang makanan basi yang dihangatkan tiga kali. Bahkan, mereka boleh ikut menentukan menu: hari ini sayur lodeh, besok sup ayam kampung, lusa pecel dengan sambal kacang. Dari sana mereka belajar bahwa makan bukan sekadar menjejalkan nasi ke mulut, tetapi merawat tubuh, merawat alam, dan merawat kebersamaan.
Evaluasi pun dilakukan secara rutin dan bersama, bukan di ruang rapat pejabat ber-AC, tetapi di bawah pohon rindang atau di ruang kelas yang masih berbau kapur tulis. Semua pihak bisa bicara: orang tua, guru, murid. Bahkan anak-anak bisa jujur mengatakan: “Sayurnya terlalu asin, Bu,” atau, “Lauk hari ini kurang sedap.” Kritik menjadi bagian dari pembelajaran, bukan sesuatu yang ditutup rapat dengan pasal-pasal perjanjian yang membungkam.
Seandainya, ya seandainya.
Mimpi seperti ini tentu terdengar naif di telinga pejabat yang sibuk mengejar target serapan anggaran. Namun, bukankah bangsa ini lahir dari angan-angan? Bung Karno pernah berkata, “Aku ini adalah manusia yang suka berangan-angan.” Dari angan-angan lahirlah republik. Dari angan-angan lahirlah semangat revolusi. Maka, mengapa kita harus takut berangan-angan bahwa dapur sekolah bisa menjadi jantung patriotisme yang baru—di mana anak-anak belajar bahwa cinta tanah air bisa hadir lewat sepiring nasi hangat yang mereka nikmati bersama?
Program snack dan makan siang bergizi ala SALAM sejatinya berjalan mulus, hingga pandemi Covid-19 menerpa. Ketika sekolah harus menutup pintu, murid-murid belajar dari rumah, maka riuh rendah suara sendok di piring dan aroma nasi hangat di pawon sekolah pun terhenti. SPP diturunkan, sebesar alokasi biaya snack dan makan siang. Dan untuk sementara, pawon itu pun sepi—api padam, periuk tergantung, suara anak-anak tergantikan oleh layar gawai yang dingin.
Namun, setelah pembelajaran tatap muka kembali, muncul keinginan untuk menyalakan kembali dapur sekolah. Akan tetapi, dunia sudah berubah. Harga pangan melambung, ongkos hidup merayap naik. Dana yang dahulu cukup, kini tak lagi memadai untuk menanak nasi bersama. Pilihan untuk menaikkan SPP pun dihindari, sebab dirasa akan menambah beban orang tua murid. Maka lahirlah jalan tengah yang khas SALAM: sebuah kesepakatan bersama.
Snack sehat dibawa murid dari rumah. Lauk dan sayur makan siang disediakan secara bergiliran oleh orang tua. Sedangkan nasi dimasak oleh murid-murid sendiri di kelas. Semua terlibat. Semua belajar. Anak-anak belajar bukan hanya tentang karbohidrat dan protein, tetapi juga tentang cinta yang hadir dalam lauk sederhana buatan ibu temannya. Mereka belajar bahwa nasi yang mereka masak sendiri punya rasa lain: lebih harum, lebih hidup, karena diaduk dengan tawa dan peluh mereka.
Inilah wajah pendidikan yang sejati: bukan serba jadi, bukan menunggu distribusi dari pusat, melainkan tumbuh dari kesediaan berbagi. Di sini, pangan menjadi jalan menuju kesehatan, kebersamaan menjadi jalan menuju budaya, dan kerja sama menjadi jalan menuju patriotisme.
Lalu, mungkin suatu saat program MBG akan melanda SALAM. Bagaimana sikap SALAM ketika itu tiba? Apakah akan hanyut dalam arus besar kebijakan negara, ataukah tetap setia pada pawon sendiri yang penuh asap dan gotong-royong?
Kita tunggu saja nanti. Sebab sejarah Nusantara sudah berkali-kali menunjukkan, yang paling menentukan bukanlah kekuasaan besar di pusat, melainkan ketabahan api kecil yang tak pernah padam di pawon rakyat.[]
Fasilitator SALAM
Leave a Reply