Seandainya Perang Jawa dimenangkan pasukan Diponegoro, barangkali hari ini bangsa ini tak akan menanggung beban mentalitas terjajah. Tetapi sejarah, seperti cermin pecah, tak memberi kita kesempatan untuk menata kepingan itu sesuai imajinasi. Sejarah selalu menyisakan luka yang menjadi warna dasar zaman setelahnya.
Kekalahan Diponegoro bukan sekadar kekalahan militer. Itu adalah luka simbolis yang menandai awal dari satu jenis ketundukan: bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Sejak saat itu, bangsa ini belajar untuk hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Dan bayangan itu, meski Belanda sudah lama pergi, masih memanjang ke abad ini.
Mungkin itu sebabnya kita begitu lihai dalam menunduk, bahkan di hadapan kekuasaan yang kita pilih sendiri. Kita begitu cepat merayakan kemenangan formal—pemilu, pembangunan, pertumbuhan ekonomi—tetapi begitu lambat menyembuhkan luka batin sebagai bangsa yang pernah diatur, diperas, dan diperlakukan sebagai tanah jajahan.
Seandainya Diponegoro menang, mungkin sejarah kita ditulis dengan abjad berbeda: bukan alfabet tunduk, tapi huruf tegak. Tapi apa arti “seandainya”? Ia hanya pintu ke ruang kontemplasi. Yang lebih penting: apakah kita sadar bahwa kekalahan itu terus menempel dalam cara kita berpikir, bekerja, bahkan mencintai negeri sendiri?
Lihatlah: dari peristiwa masa lalu itu, sampai hari ini, kita masih mudah diperintah oleh “tuan” baru—kadang berbaju asing, kadang berbaju lokal, kadang bahkan berbaju rakyat sendiri. Mentalitas terjajah itu menjelma dalam cara kita mengagungkan seragam, membiarkan oligarki, atau mencari legitimasi dari dunia luar.
Mungkin bangsa ini tidak kalah sekali saja, di medan perang Jawa. Ia kalah berulang kali, setiap kali kita membiarkan rasa rendah diri menutupi daya cipta, setiap kali kita menyerah pada keyakinan bahwa nasib harus ditentukan orang lain.
Maka, mozaik sejarah itu seakan berbisik: perang Diponegoro memang berakhir di meja perundingan kolonial, tapi perang yang lebih sunyi masih berlangsung hari ini—perang melawan bayangan dalam diri sendiri.
Demikianlah, proyek kolonial itu bermula dari membentuk bangsa yang tahu caranya menunduk, setelah pasukan Diponegoro dikalahkan. Sejak saat itu, kolonialisme tidak hanya menguasai tanah dan hutan, tapi juga cara pandang. Mereka membangun jalan, perkebunan, sekolah—dan secara diam-diam, sebuah mentalitas, bahwa menjadi “dikuasai” adalah keadaan normal.
Kekalahan Diponegoro mengajarkan orang Jawa sesuatu yang pahit, yakni keberanian bisa dipatahkan, kepemimpinan bisa ditawan, dan perang bisa disudahi bukan di medan laga, tapi di meja kolonial. Dari sana lahir budaya diam, budaya menunggu, budaya menerima. Sebuah luka yang diwariskan turun-temurun.
Dan jejak itu masih terlihat kini. Kita membanggakan kemerdekaan 1945, tapi di sela-selanya kita masih mencari “tuan” baru untuk memberi arah, misalnya investor asing, konsultan global, bahkan algoritma media sosial. Kita belajar merdeka, tetapi tak sepenuhnya percaya diri.
Mungkin inilah yang disebut mentalitas terjajah—ketika tubuh bebas, tapi jiwa masih merasa harus diberi izin. Seperti rakyat yang tetap menunduk meski keris sudah diganti pena, meski baju besi kolonial telah lama berubah menjadi jas menteri atau seragam birokrasi.
Proyek kolonial itu berhasil bukan karena pasukan bersenjata, melainkan karena ia menanamkan perasaan kalah di dalam benak. Itulah warisan yang lebih berbahaya dari benteng atau senapan: warisan tunduk.
Dan pertanyaannya kini: berapa abad lagi kita membutuhkan waktu untuk mengakhiri perang yang sebenarnya belum selesai—perang melawan kolonialisme yang telah berpindah dari luar tubuh ke dalam kepala kita sendiri?
Mentalitas kolonial itulah yang hingga kini menempel, seperti lapisan tipis debu yang sulit disapu dari jati diri bangsa ini. Seakan kekalahan satu abad silam bukan hanya catatan sejarah, melainkan guratan dalam jiwa kolektif. Kita sering merdeka di atas kertas, tetapi di dalam diri, masih ada rasa enggan untuk benar-benar berdiri tegak.
Lalu bagaimana mungkin, pada awal abad ke-19, lahir seorang pemimpin Jawa seperti Diponegoro? Ia bukan hasil dari tata kraton yang mapan, melainkan anomali yang lahir di pinggiran. Putra seorang raja, tetapi diasuh buyutnya di luar tembok istana. Sejak kecil, ia sudah ditandai oleh cerita, oleh ramalan, oleh kesunyian, seorang anak dengan aura kepemimpinan besar, tetapi tumbuh bukan di ruang emas, melainkan di tanah yang berdebu.
Barangkali itulah ironi sejarah, bahwa dari dalam keraton lahir raja-raja kecil yang nyaman di bawah bayang kolonial, sementara dari luar kraton muncul seorang bangsawan yang memilih jalan sunyi melawan. Diponegoro adalah patahan dalam pola besar kolonialisme—seorang yang menolak takdir yang sudah disediakan oleh Belanda bagi bangsanya.
Tetapi setelah kekalahannya, pola besar itu kembali utuh. Kolonialisme memastikan agar tak ada lagi Diponegoro lain. Bukan dengan membunuh tubuh, melainkan dengan mensterilkan imajinasi. Sejak saat itu, pemimpin Jawa—dan kemudian Indonesia—dibentuk bukan untuk menantang, tetapi untuk mengelola, untuk berdamai dengan kenyataan bahwa negeri ini harus selalu punya “tuan.”
Hari ini, kita masih bisa merasakan jejaknya. Betapa jarang lahir pemimpin yang benar-benar berangkat dari kesunyian, dari luka rakyat, dari semangat melawan ketidakadilan. Yang banyak justru lahir dari rahim kompromi: kompromi dengan modal, dengan kekuasaan, dengan bayangan kolonial yang masih tinggal di kepala.
Sejarah seakan berbisik, lihatlah Diponegoro itu hanya satu, lahir dari keanehan zaman. Sisanya adalah generasi yang mewarisi bukan keberanian, melainkan cara berdiam.
Figur Diponegoro bukanlah produk instan sejarah. Ia ditempa melalui gemblengan panjang, antara lain berpuasa, semedi, tirakat, perjalanan batin ala toreqat Syattariyah. Ia adalah hasil dari penderitaan yang diserap menjadi kekuatan, bukan dari panggung gimik atau gelombang viralitas. Maka tak mengherankan jika ia tampil sebagai sosok paradoks, nampak lembut melindungi orang kecil, tapi kejam tiada ampun pada pengkhianat yang bersekutu dengan Belanda. Banyak lurah yang kepalanya ditancapkan di atas bambu runcing. Itu bukan sekadar kekejaman, melainkan pesan simbolis: integritas adalah garis hidup yang tak boleh dilanggar.
Dan di situlah letak jurang dengan zaman kita. Politik modern kehilangan ekosistem yang mampu melahirkan pemimpin dengan laku spiritual, kultural, sekaligus etis. Kini seorang pemimpin lahir dari kalkulasi elektoral, disulap oleh tim buzzer, divalidasi oleh viralitas media sosial. Bahkan kelak, mungkin cukup lewat voting ponsel. Kita menyebutnya demokrasi, tetapi sebenarnya hanya pasar reputasi instan.
Bandingkan dengan era Diponegoro: kepemimpinan ditempa bukan oleh popularitas, melainkan oleh penderitaan dan gemblengan. Ia tahu lapar, ia tahu sunyi, ia tahu kerasnya hidup di pinggir kraton. Maka ia tahu pula bagaimana menjaga orang-orang kecil. Pemimpin hari ini—yang tak pernah merasakan tirakat hidup—mudah sekali menjual integritas. Mudah berkhianat pada amanat rakyat, sama mudahnya seperti mengganti baju seragam setiap musim politik.
Yang ironis: kita sering melupakan Perang Jawa, perang terbesar di abad ke-19, yang justru menentukan bentuk batin bangsa ini. Para akademisi kita nyaris tak menyinggungnya. Kita terpaksa meminjam kaca mata Peter Carey untuk membaca kembali sejarah sendiri. Apa arti kemerdekaan jika untuk mengenali pahlawan kita pun harus menunggu tafsir orang asing?
Mungkin, di sini terasa relevan pertanyaan nakal: mengapa universitas di Semarang itu dinamai Universitas Diponegoro oleh Sukarno, tetapi tidak disertai ruh yang sungguh-sungguh menggali pemikiran dan keteladanan Diponegoro? Nama itu memang terpasang di gapura, tetapi semangatnya seakan tersimpan di lemari arsip. Padahal, bukankah lebih masuk akal jika kampus itu bukan sekadar memakai nama, melainkan benar-benar menjadi ladang tirakat intelektual untuk melahirkan pemimpin berintegritas seperti Pangeran Jawa itu?
Sejarah sering berulang bukan dalam bentuk peristiwa, melainkan dalam bentuk kelupaan. Dan bangsa ini tampaknya selalu gagal menuliskan babak baru karena terlalu sibuk melupakan babak lama.[]
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.
Leave a Reply