Memang, kalau diukur dengan angka, ia tak berarti apa-apa. Hanya 0,0005 persen dari seluruh porsi yang beredar. Suatu bilangan kecil yang bisa disembunyikan di pojok tabel statistik, seolah-olah tak lebih dari noda tinta di kertas laporan tahunan. Seperti kerikil kecil yang menempel di ban truk: bisa diabaikan, toh kendaraan tetap melaju.

Tapi ini bukan soal produksi sandal jepit. Kita sedang berbicara tentang tubuh manusia, tentang hidup yang sekali saja, yang rapuh sekali, yang bisa retak hanya karena sepotong makanan beracun. Di sini, persentase menjadi tak berguna. Satu korban saja bisa menghapus seluruh retorika tentang “kebetulan” atau “kegagalan teknis.”
Mungkin kita terlalu terbiasa menghitung nyawa dengan kalkulator. Seperti pada masa kolonial dulu, ketika wabah berjangkit, angka kematian sering diselipkan di laporan tahunan sebagai catatan kaki. Manusia, ditulis sebagai statistik. Waktu bergeser, laporan berubah rupa, tapi cara pandang itu masih juga hidup: bahwa nyawa bisa diukur dengan persen, lalu diputuskan apakah perlu panik atau tidak.
Bukankah itu ironi? Seolah kita masih terjebak dalam nalar industrial yang dingin: memandang manusia sebagai bagian dari grafik produksi, bukan sebagai dunia yang utuh. Padahal tragedi selalu bekerja dengan logika lain: ia tak pernah tunduk pada hitungan rasional, ia menohok kita justru karena keberadaannya yang kecil, tak terduga, tak bisa dibungkam oleh rata-rata.
Maka pertanyaan yang lebih penting: sejak kapan kita rela menukar nyawa dengan angka? Sejak kapan kita percaya bahwa “hanya 0,0005 persen” adalah alasan yang cukup untuk menunda tanggung jawab?
Mungkin jawaban itu ada di wajah-wajah birokrasi kita hari ini—wajah yang selalu menunggu sampai bencana menjadi headline, sebelum bergerak.
Dan dari situ, pelajaran paling getir muncul: bahwa dalam perhitungan resmi, nyawa manusia memang terlalu murah.
Mungkin justru karena itu, kita harus terus curiga pada angka. Sebab angka bisa menenangkan, menipu, sekaligus membius.
Dan siapa tahu, di balik koma 0,0005 itu, sebenarnya sudah terkubur satu peringatan: bahwa yang sepele bisa menjadi awal dari malapetaka besar.
Yang masuk ke perut, jelas harus dipastikan cukup gizinya. Tapi yang masuk ke otak—itulah yang perlu lebih dulu dimerdekakan: agar ia bisa tumbuh aktif, produktif, kreatif, bahkan liar dalam menemukan kemungkinan baru. Sebab perut yang kenyang tak banyak artinya bila otak tetap terpenjara oleh rutinitas dan angka-angka statistik.
Tapi, lihatlah: ketika racun menyusup ke tubuh, semua kalkulasi tentang “keseimbangan gizi” runtuh dalam sekejap. Apa artinya persentase 0,0005 persen bila yang tergelincir adalah satu nyawa? Satu nyawa selalu 100 persen.
Di sini, kita kembali pada persoalan lama: manusia kerap lebih sibuk menghitung ketimbang merasakan. Padahal tubuh yang retak tak bisa direduksi jadi catatan kaki laporan produksi.
Mitigasi bencana, kata orang, harus tangguh. Tapi bukankah bencana selalu datang dari kelengahan yang dianggap sepele? Dari sisa makanan basi di sudut dapur, dari sistem pengawasan yang dianggap sudah cukup, dari mentalitas birokrasi yang merasa “persentasenya kecil.”
Apa gunanya inovasi kalau ujungnya tetap abai? Apa arti kreativitas bila yang diciptakan hanya alasan untuk menunda tanggung jawab?
Sebab urusan MBG bukan perkara memilih menu makan siang. Ia bukan sekadar soal logistik pangan. Ia adalah perkara memutuskan kehidupan manusia—atau kematiannya.
Dan di titik itulah, sejarah berulang: kita sering sibuk dengan jargon “inovatif” dan “produktif,” sementara pelajaran paling sederhana terus kita abaikan—bahwa satu korban saja sudah cukup untuk menguji kesungguhan kita sebagai bangsa.
Maka, perlu ditanyakan ulang: apa sebenarnya tujuan utama MBG? Apakah ia sekadar mekanisme logistik negara—mendistribusikan porsi demi porsi seperti proyek pembangunan jalan tol? Ataukah ia hendak menjadi sesuatu yang lebih halus: medium pendidikan, ruang pertemuan antara anak-anak dengan gagasan tentang gizi, kesehatan, dan kemandirian pangan?
Karena cara selalu menentukan makna. Bila ia ditenderkan, dan jatuh ke tangan perusahaan katering, maka MBG akan menjelma menjadi kontrak: angka-angka tonase beras, ayam beku, sayur yang diangkut truk, laporan audit. Semua tampak rapi, tapi jauh dari anak-anak yang seharusnya menjadi pusatnya.
Namun bila ia melibatkan sekolah dan masyarakat setempat, mungkin tampilannya tak seindah brosur proyek, tapi justru di situ pendidikan bekerja: orang tua belajar, siswa ikut menanam, dapur sekolah hidup. Gizi bukan sekadar menu, tapi bagian dari ekosistem pengetahuan.
Bukankah sejak awal republik ini juga sering berdiri di simpang seperti itu? Mau dipacu dengan mesin birokrasi yang cepat namun asing, atau dibangun pelan-pelan dengan tangan warga sendiri—yang mungkin tampak lambat, tapi menyisakan rasa memiliki.
Dan mungkin inilah pertanyaan yang tak kalah penting: apakah MBG hendak menyelamatkan perut, atau juga ingin memerdekakan kepala? []
Sentul, 26 September 2025
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.
Leave a Reply