Mari kita mulai dengan ngaji matematika. Tapi tenang saja, ini bukan soal integral atau logaritma. Ini soal logika keadilan.
Di negeri kita tercinta, yang katanya demokratis, katanya Pancasilais, katanya menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata duit negara dibagi seperti orangtua yang hanya menyuapi satu anak kandung dan membiarkan anak-anak lain mengais remah-remah di dapur.
Coba kita tengok. Sekolah kedinasan—semacam sekolah elite di bawah kementerian macam STAN, UNHAN, IPDN, dan kawan-kawannya—dapat guyuran dana Rp104 triliun. Mahasiswanya? Cuma 13 ribu.
Sekolah formal, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, yang muridnya 62 juta jiwa, hanya kebagian Rp92 triliun.
Coba dihitung.
Sekolah kedinasan: Rp104.000.000.000.000 ÷ 13.000 = Rp8 miliar per kepala.
Sekolah formal: Rp92.000.000.000.000 ÷ 62.000.000 = Rp1,48 juta per kepala.
Weh… Angka ini bukan kesalahan ketik. Ini bukan parodi. Ini kenyataan.
Bayangkan. Ada yang disuapi rendang wagyu dengan teh botol impor, sementara yang lain berebut kerupuk sisa di kantin sekolah rusak, atap bocor, guru honorer gajinya kalah dari tukang parkir mal.
Kalau kamu selama ini heran:
– Kenapa sekolahmu mahal padahal katanya dana pendidikan besar?
– Kenapa laboratoriummu bau kelelawar dan komputer jurusanmu isinya Windows XP?
– Kenapa jurnal penelitian cuma jadi pajangan pengajuan pangkat dosen, bukan nyambung ke kebutuhan masyarakat?
Jawabannya: karena ada yang menghisap lebih banyak dari piring nasi rakyat.
Dan lucunya, ini semua legal. Konstitusional. Rapi. Ber-Perpres.
Dalam Undang-Undang, 20% dari APBN harus untuk pendidikan. Di 2024 itu setara Rp665 triliun. Tapi dari angka itu, hampir 30% lari ke sekolah kedinasan yang jumlah siswanya cuma 0,02% dari total peserta didik.
Kalau ini bukan ironi, saya tak tahu lagi definisi ironi itu apa.
Kalau ini bukan ketidakadilan struktural, saya bingung apa yang pantas disebut pembajakan anggaran.
Lha piye? Negara kita ini seperti warung makan. 62 juta pelanggan ngantri, tapi juru masaknya cuma mau melayani 13 ribu orang di ruang VIP. Sisanya dikasih nasi bungkus tanpa lauk.
Tentu, kita tidak sedang menyalahkan mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka pun anak bangsa. Mereka pun belajar dan berusaha. Tapi kenapa negara memperlakukan mereka seperti putra mahkota, dan yang lain seperti rakyat kelas kambing?
Mungkin karena mereka akan jadi birokrat masa depan. Akan duduk di kursi kekuasaan. Akan mengurus kita semua. Maka mereka dimanjakan sejak awal.
Tapi… kalau sistem ini terus berjalan,
mereka akan belajar bukan untuk melayani rakyat,
tapi untuk melanjutkan privilese yang mereka telan sejak muda.
Bukankah itu pola feodal yang dibungkus modernitas?
Di luar negeri, lembaga elit dibiayai lewat endowment fund, dana riset swasta, atau kolaborasi internasional. Di kita? Semua ditanggung rakyat kecil.
Coba sesekali pejabat tidur di asrama guru daerah 3T. Coba sekali-sekali rektor kampus top ikut rapat BOS di sekolah pelosok. Coba lihat wajah anak-anak yang belajar tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa jaminan masa depan.
Mungkin baru terasa:
Betapa anggaran adalah politik. Dan politik adalah nasib anak-anak kita.
Negara ini, kalau tidak hati-hati, bukan cuma sedang membangun ketimpangan ekonomi. Tapi juga ketimpangan kecerdasan, ketimpangan akses, dan ketimpangan harapan.
Yang satu dijejali peluang.
Yang lain dipaksa cukup dengan motivasi.
Dan akhirnya, ketika anak-anak “kelas dua” itu marah, frustrasi, atau menyerah—
mereka akan dibilang kurang bersyukur.
Padahal yang salah bukan mereka.
Yang salah adalah negara yang melupakan bahwa pendidikan itu hak semua, bukan cuma hadiah untuk yang sudah dekat dengan kekuasaan.
Mari kita waspada. Jangan sampai negara ini berubah menjadi lembaga pelatihan elit, bukan rumah bersama seluruh anak bangsa.
Sebab pendidikan bukan jalan tol bagi segelintir orang.
Ia adalah jalan kampung yang harus dibuka lebar-lebar,
agar semua bisa lewat,
meski hanya bersepeda.
Sumber: https://mojok.co/esai/sekolah-kedinasan-per-siswa-dapat-8-miliar-negara-gila/.
pembelajar, pejalan sunyi
Leave a Reply