Di sebuah ruang kelas kolonial, anak-anak duduk rapi—terlalu rapi. Mereka tak diajak bertanya, hanya diajari menjawab. Suara guru adalah hukum; buku adalah dunia; dan di luar jendela, hidup yang sesungguhnya dibiarkan lewat begitu saja. Pendidikan, di situ, bukan pembebasan, melainkan penjinakan.
Barangkali itulah yang dilihat oleh Ki Hajar Dewantara—lahir sebagai Soewardi Soerjaningrat—seorang bangsawan yang justru memilih meninggalkan keistimewaannya. Ia menyaksikan bagaimana sekolah-sekolah kolonial tak lebih dari mesin reproduksi: mencetak manusia patuh, bukan manusia merdeka. Sebuah ironi: pendidikan yang mestinya menyalakan jiwa, justru memadamkannya.
Ia lalu melakukan sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya radikal: mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, Juli 1922. Bukan sekadar sekolah, melainkan sebuah penolakan yang hidup. Di sana, pendidikan tak lagi berdiri di atas perintah, tapi pada pengertian. Bukan pada hafalan, tapi pada pengalaman.
Dalam bayangannya, anak bukan kertas kosong. Mereka adalah benih—masing-masing dengan kodratnya sendiri. Memaksa mereka seragam, adalah seperti memaksa ikan terbang dan burung berenang: sebuah kekeliruan yang tampak disiplin, tapi sesungguhnya kekerasan yang halus.
Ia menyebut dua hal sebagai inti: kodrat alam dan kemerdekaan. Dua kata yang sederhana, tapi mengandung gugatan besar terhadap sistem kolonial—dan, mungkin, terhadap sistem apa pun yang terlalu percaya pada kontrol. Pendidikan, baginya, bukan membentuk manusia sesuai cetakan, melainkan menuntun agar manusia menemukan bentuknya sendiri.
Di sinilah lahir apa yang disebut Sistem Among. Kata yang lembut, tapi mengandung etika: momong, among, ngemong. Merawat, menuntun, mengamati. Guru bukan lagi penguasa pengetahuan, melainkan pamong—penjaga arah, bukan penentu jalan. Sebuah pergeseran halus, tapi menentukan: dari otoritas ke relasi.
Semboyannya kini terasa hampir seperti doa yang diulang tanpa selalu dipahami: Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, di belakang memberi dorongan. Tapi barangkali yang sering terlupa adalah ini: anak tetap berada di pusat. Bukan guru, bukan negara.
Menariknya, gagasan Ki Hajar Dewantara tak lahir dari satu aliran saja. Ia seperti menyusun mosaik: sedikit dari essentialisme, sepotong dari eksistensialisme, gema progresivisme, dan napas perennialisme. Namun ia tak terjebak dalam istilah. Ia bekerja pada kenyataan: anak-anak yang hidup di tanah jajahan, yang butuh lebih dari sekadar pengetahuan—mereka butuh martabat.
Di masa kolonial, pendidikan jelas menjadi alat kuasa: membentuk kepatuhan, menyaring siapa yang boleh naik, dan siapa yang harus tetap diam. Itu terang dan gamblang. Hari ini, bentuknya lebih halus—lebih “modern”—dan justru karena itu, kadang lebih sulit dikenali.
Kita memang telah keluar dari bayang-bayang kolonial. Akses pendidikan lebih luas, universitas berdiri di banyak kota, anak-anak dari berbagai lapisan bisa bermimpi lebih jauh. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mengganjal: standar, angka, dan kompetisi sering kali menggantikan makna.
Jika dulu anak dipaksa patuh kepada pemerintah kolonial, kini ia bisa saja patuh pada sistem lain: ujian, ranking, kurikulum yang seragam, bahkan pasar kerja. Dulu yang membelenggu adalah kekuasaan asing; kini bisa jadi yang membelenggu adalah logika efisiensi dan produktivitas.
Ki Hajar Dewantara pernah membayangkan pendidikan sebagai taman—tempat tumbuh yang alami. Tapi hari ini, taman itu sering berubah jadi pabrik: ada target, ada output, ada ukuran keberhasilan yang kaku. Anak tak lagi ditanya “siapa kamu?”, melainkan “berapa nilaimu?”.
Apakah itu lebih pilu? Mungkin bukan lebih pilu—tapi lebih sunyi. Karena penjajahan yang dulu terasa sebagai paksaan, kini bisa hadir sebagai kebiasaan. Kita menjalaninya tanpa merasa sedang dijajah. Dan justru di situlah bahayanya.
Pendidikan kita hari ini berdiri di persimpangan: antara melanjutkan warisan kemerdekaan yang dirintis Ki Hajar Dewantara—atau tanpa sadar kembali ke bentuk lama, dengan wajah baru. Jadi nasibnya belum selesai. Ia masih diperebutkan—setiap hari, di setiap kelas, di setiap cara seorang guru memandang muridnya.[]
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.
Leave a Reply